Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah apa pun yang pemerintah pilih untuk lakukan atau tidak lakukan. Pemerintah melakukan banyak hal. Mereka mengatur konflik dalam masyarakat; mereka mengatur masyarakat untuk melakukan konflik dengan masyarakat lain; mereka mendistribusikan berbagai macam imbalan simbolis dan layanan material kepada anggota masyarakat; dan mereka mengambil uang dari masyarakat, paling sering dalam bentuk pajak. Dengan demikian, kebijakan publik dapat mengatur perilaku, mengatur birokrasi, mendistribusikan manfaat, atau mengambil pajak – atau semua hal ini sekaligus.

Menurut Taufiqurokhman, lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Di samping itu dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Secara terminologi pengertian kebijakan publik (public policy) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai the authoritative allocation of values for the whole society atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai projected program of goal, value, and practice atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Menurut Riant Nugroho, kebijakan publik adalah alat (tool) dari suatu komunitas yang melembaga untuk mencapai social beliefs about goodness-nya. Keberhasilan dan/atau kegagalan kebijakan publik dalam mencapai goodness secara efektif akan melahirkan kepercayaan sosial baru. Di satu sisi, keberhasilan kebijakan publik akan memperkuat (strengthening) kepercayaan sosial yang dipegang, di sisi lain kegagalan kebijakan publik akan melemahkan, bahkan dapat meruntuhkan, keyakinan sosial yang ada.

Kebijakan publik dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu kebijakan menurut sektor yang diatur atau kebijakan sektoral, dan kebijakan menurut area yang diatur atau kebijakan kewilayahan. Kebijakan publik secara sektoral adalah kebijakan yang dibuat sesuai dengan bidang yang diatur oleh kebijakan tersebut. Setidaknya terdapat empat sektor utama dari kebijakan publik, yaitu kebijakan sektor politik, kebijakan sektor sosial, kebijakan ekonomi, dan kebijakan infrastruktur.

Kebijakan kewilayahan atau regional dikelompokkan menjadi kebijakan pada tingkat pusat atau nasional dan pada tingkat daerah. Kebijakan berbasis kawasan atau regional adalah kebijakan yang berkenaan dengan “urusan pemerintahan”.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan terdapat tiga jenis urusan pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolut, yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, meliputi:

  1. Kebijakan politik luar negeri;
  2. Kebijakan pertahanan;
  3. Kebijakan keamanan;
  4. Kebijakan yustisi;
  5. Kebijakan moneter dan fiskal nasional; dan
  6. Kebijakan agama.

Urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
Kebijakan berkenaan dengan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah kabupaten/kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa.

Urusan pemerintahan umum, yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Pemerintahan umum meliputi kebijakan yang berkenaan dengan:

  1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
  4. Penanganan konflik sosial sesuai kelenturan peraturan perundang-undangan;
  5. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
  7. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Pada dasarnya tujuan kebijakan publik dapat dibedakan sebagai berikut:

  1. Men-distribusi sumber daya negara kepada masyarakat, termasuk alokatif, relokatif, dan redistribusi, versus mengabsorbsi atau menyerap sumber daya ke dalam negara.
  2. Mengatur (regulatif) versus membebaskan (deregulatif).
  3. Men-dinamisasi versus menstabilisasi.
  4. Memperkuat negara versus memperkuat masyarakat/pasar.

Meskipun secara teknis tujuan kebijakan publik kelihatan bermacam-macam, namun hakikatnya tujuan finalnya adalah untuk mewujudkan cita-cita bernegara. Dalam konteks Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Preambule Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan membentuk negara adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, di atas Pancasila.

Tinggalkan Balasan