Dana Desa Pada APBN-P Tahun 2015
Ekobiskeu / 1 April 2015

Alokasi Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Pada APBN-P Tahun Anggaran 2015 NO. NAMA DAERAH RUPIAH I Provinsi Aceh 1 Kab. Aceh Barat 84.303.641.000 2 Kab. Aceh Besar 156.476.096.000 3 Kab. Aceh Selatan 68.915.039.000 4 Kab. Aceh Singkil 31.643.403.000 5 Kab. Aceh Tengah 77.468.513.000 6 Kab. Aceh Tenggara 100.335.885.000 7 Kab. Aceh Timur 134.684.927.000 8 Kab. Aceh Utara 222.413.168.000 9 Kab. Bireuen 158.871.893.000 10 Kab. Pidie 189.166.786.000 11 Kab. Simeulue 37.347.391.000 12 Kota Banda Aceh 24.890.569.000 13 Kota Sabang 6.064.106.000 14 Kota Langsa 18.888.145.000 15 Kota Lhokseumawe 19.510.027.000 16 Kab. Gayo Lues 36.857.215.000 17 Kab. Aceh Barat Daya 35.865.784.000 18 Kab. Aceh Jaya 45.777.959.000 19 Kab. Nagan Raya 59.167.104.000 20 Kab. Aceh Tamiang 56.926.486.000 21 Kab. Bener Meriah 61.077.168.000 22 Kab. Pidie Jaya 58.753.649.000 23 Kota Subulussalam 22.413.041.000 Jumlah 1.707.817.995.000 II Provinsi Sumatera Utara 1 Kab. Asahan 49.651.593.000 2 Kab. Dairi 36.494.629.000 3 Kab. Deli Serdang 105.940.761.000 4 Kab. Karo 67.583.746.000 5 Kab. Labuhanbatu 21.663.628.000 6 Kab. Langkat 67.300.828.000 7 Kab. Mandailing Natal 99.394.520.000 8 Kab. Nias 46.241.140.000 9 Kab. Simalungun 102.699.807.000 10 Kab. Tapanuli Selatan 57.679.485.000 11 Kab. Tapanuli Tengah 43.043.384.000 12 Kab. Tapanuli Utara 64.235.734.000 13 Kab. Toba Samosir 60.617.160.000 14 Kota Padang Sidempuan 12.256.060.000 15 Kab. Pakpak Bharat 15.040.704.000…

Tata Cara Penetapan Alokasi dan Penyaluran Dana Desa
Ekobiskeu / 22 Januari 2015

Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Desa perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Istilah Penting: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, danatau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud…