Dana Desa Pada APBN-P Tahun 2015
Ekobiskeu / 1 April 2015

Alokasi Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Pada APBN-P Tahun Anggaran 2015 NO. NAMA DAERAH RUPIAH I Provinsi Aceh 1 Kab. Aceh Barat 84.303.641.000 2 Kab. Aceh Besar 156.476.096.000 3 Kab. Aceh Selatan 68.915.039.000 4 Kab. Aceh Singkil 31.643.403.000 5 Kab. Aceh Tengah 77.468.513.000 6 Kab. Aceh Tenggara 100.335.885.000 7 Kab. Aceh Timur 134.684.927.000 8 Kab. Aceh Utara 222.413.168.000 9 Kab. Bireuen 158.871.893.000 10 Kab. Pidie 189.166.786.000 11 Kab. Simeulue 37.347.391.000 12 Kota Banda Aceh 24.890.569.000 13 Kota Sabang 6.064.106.000 14 Kota Langsa 18.888.145.000 15 Kota Lhokseumawe 19.510.027.000 16 Kab. Gayo Lues 36.857.215.000 17 Kab. Aceh Barat Daya 35.865.784.000 18 Kab. Aceh Jaya 45.777.959.000 19 Kab. Nagan Raya 59.167.104.000 20 Kab. Aceh Tamiang 56.926.486.000 21 Kab. Bener Meriah 61.077.168.000 22 Kab. Pidie Jaya 58.753.649.000 23 Kota Subulussalam 22.413.041.000 Jumlah 1.707.817.995.000 II Provinsi Sumatera Utara 1 Kab. Asahan 49.651.593.000 2 Kab. Dairi 36.494.629.000 3 Kab. Deli Serdang 105.940.761.000 4 Kab. Karo 67.583.746.000 5 Kab. Labuhanbatu 21.663.628.000 6 Kab. Langkat 67.300.828.000 7 Kab. Mandailing Natal 99.394.520.000 8 Kab. Nias 46.241.140.000 9 Kab. Simalungun 102.699.807.000 10 Kab. Tapanuli Selatan 57.679.485.000 11 Kab. Tapanuli Tengah 43.043.384.000 12 Kab. Tapanuli Utara 64.235.734.000 13 Kab. Toba Samosir 60.617.160.000 14 Kota Padang Sidempuan 12.256.060.000 15 Kab. Pakpak Bharat 15.040.704.000…

Tata Cara Penetapan Alokasi dan Penyaluran Dana Desa
Ekobiskeu / 22 Januari 2015

Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Desa perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Istilah Penting: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, danatau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud…

PBB Dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Ekobiskeu / 14 Oktober 2014

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Kapan berlakunya PBB Pedesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah Kabupaten/Kota? Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan masih dikenakan Pajak Pusat paling lambat sampai dengan 31 Desember 2013 sampai ada ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan yang diberlakukan di daerah masing-masing. PBB yang dialihkan menjadi Pajak Kabupaten/Kota hanya PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2), sementara PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (P3) masih tetap menjadi Pajak Pusat. Apakah yang dimaksud dengan Bumi dan Bangunan dalam Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan? Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dalam UU PBB dikenakan untuk semua sektor: Bumi : Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan : Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Objek Pajak…

Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2015
Ekobiskeu / 1 Oktober 2014

Pagi ini jalan-jalan ke webiste Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menemukan info menarik ini. Pada website resmi pemerintah tersebut telah dipublish informasi mengenai Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terdiri dari: Rincian Dana Alokasi Umum menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota Rincian Dana Alokasi Khusus menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota Rincian Dana Alokasi Khusus Tambahan menurut Kabupaten/Kota Rincian Tunjangan Profesi Guru PNSD menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota Rincian Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota Rincian Bantuan Operasional Sekolah menurut Provinsi Rincian Dana Insentif Daerah menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota Rincian Dana Desa menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota Silahkan download data detilnya (dalam format PDF) di website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI di sini. Sepertinya Pemerintah sudah semakin terbuka. Semoga tambah maju Indonesia!

Perpanjang Masa Aktif Kartu Indosat (Mentari + M3)
Ekobiskeu , Teknologi / 20 Mei 2014

Pengguna ponsel 2 simcard (seperti saya) biasanya menggunakan salah satu kartu khusus untuk sms-an saja dan satu kartu yang lain untuk telpon. Kartu yang khusus sms-an tentu sedikit menyedot pulsa, sehingga saldo selalu banyak namun masa aktif terbatas. Khusus kartu Indosat menurut saya sering menjengkelkan pada masalah masa aktif ini. Berbeda dengan Simpati yang setiap isi ulang menambah masa aktif secara akumulatif (bahkan kalau membeli paket TalkMania dapat bonus perpanjangan masa aktif), Indosat menerapkan kebijakan masa aktif tidak akumulatif. Tetapi apa boleh buat karena orang-orang dekat saya banyak yang pake kartu Indosat terpaksa saya tetap pertahankan kartu Indosat saya meskipun sangat menjengkelkan 🙁 Untuk menyiasati masa aktif pada kartu Indosat untungnya ada layanan pembelian masa aktif dari Indosat (lagi-lagi layanan yang menyebalkan, masa akftif koq dijual). Berikut cara membeli masa aktif kartu Indosat. Ketik AKTIF3 kirim ke 555 untuk masa aktif 3 hari dengan biaya Rp.2000 Ketik AKTIF14 kirim ke 555 untuk masa aktif 14 hari dengan biaya Rp.5000 kirim ke 555 Ketik AKTIF30 kirim ke 555 untuk masa aktif 30 hari dengan biaya Rp.10.000 Semoga bermanfaat.

Jakarta Islamic Index
Ekobiskeu / 30 Agustus 2012

Pada tanggal 3 Juli 2000, PT Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Danareksa Investment Management (DIM) meluncurkan indeks saham yang dibuat berdasarkan syariah Islam yaitu Jakarta Islamic Index (JII). Indeks ini diharapkan menjadi tolak ukur kinerja saham-saham yang berbasis syariah serta untuk lebih mengembangkan pasar modal syariah. Jakarta Islamic Index terdiri dari 30 saham yang dipilih dari saham-saham yang sesuai dengan syariah Islam. Pada awal peluncurannya, pemilihan saham yang masuk dalam kriteria syariah melibatkan pihak Dewan Pengawas Syariah PT Danareksa Investment Management. Akan tetapi seiring perkembangan pasar, tugas pemilihan saham-saham tersebut dilakukan oleh Bapepam-LK, bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional. Hal ini tertuang dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Kriteria Pemilihan Saham yang Memenuhi Prinsip-prinsip Syariah Dari sekian banyak emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, terdapat beberapa emiten yang kegiatan usahanya belum sesuai dengan syariah, sehingga saham-saham tersebut secara otomatis belum dapat dimasukkan dalam perhitungan Jakarta Islamic Index. Berdasarkan arahan Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, jenis kegiatan utama suatu badan usaha yang dinilai tidak memenuhi syariah Islam adalah: Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. Menyelenggarakan jasa keuangan yang menerapkan konsep…

Indeks LQ45
Ekobiskeu / 30 Agustus 2012

Indeks LQ45 terdiri dari 45 emiten dengan likuiditas (LiQuid) tinggi, yang diseleksi melalui beberapa kriteria pemilihan. Selain penilaian atas likuiditas, seleksi atas emiten-emiten tersebut juga mempertimbangkan kapitalisasi pasar. Kriteria Pemilihan Saham Indeks LQ45 Sejak diluncurkan pada bulan Februari 1997 ukuran utama likuiditas transaksi adalah nilai transaksi di pasar reguler. Sesuai dengan perkembangan pasar dan untuk lebih mempertajam kriteria likuiditas, maka sejak review bulan Januari 2005, jumlah hari perdagangan dan frekuensi transaksi dimasukkan sebagai ukuran likuiditas. Sehingga kriteria suatu emiten untuk dapat masuk dalam perhitungan indeks LQ45 adalah mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut: Telah tercatat di BEI minimal 3 bulan. Aktivitas transaksi di pasar reguler yaitu nilai, volume dan frekuensi transaksi. Jumlah hari perdagangan di pasar reguler Kapitalisasi pasar pada periode waktu tertentu. Selain mempertimbangkan kriteria likuiditas dan kapitalisasi pasar tersebut di atas, akan dilihat juga keadaan keuangan dan prospek pertumbuhan perusahaan tersebut. Evaluasi Indeks dan Penggantian Saham Bursa Efek Indonesia secara rutin memantau perkembangan kinerja emiten-emiten yang masuk dalam penghitungan indeks LQ45. Setiap tiga bulan sekali dilakukan evaluasi atas pergerakan urutan saham-saham tersebut. Penggantian saham akan dilakukan setiap enam bulan sekali, yaitu pada awal bulan Februari dan Agustus. Komisi Penasehat Untuk menjamin kewajaran (fairness) pemilihan saham, BEI juga dapat meminta pendapat…