Tata Cara Penetapan Alokasi dan Penyaluran Dana Desa

22 Januari 2015

Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Desa perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Istilah Penting:

  • Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, danatau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
  • Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  • Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
  • Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  • Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
  • Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
  • Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Penetapan Alokasi:

Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah Desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi. Rata-rata Dana Desa setiap provinsi sebagaimana dialokasikan berdasarkan jumlah Desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. Tingkat kesulitan geografis yang dimaksud di sini meliputi: ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi Desa ke kabupaten/kota.

Anggaran Dana Desa merupakan bagian dari Anggaran Belanja Pusat non kementerian/lembaga sebagai pos Cadangan Dana Desa. Penyusunan pagu anggaran Cadangan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan rencana dana pengeluaran Bendahara Umum Negara. Pagu anggaran Cadangan Dana Desa diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan menjadi pagu Dana Desa. Pagu anggaran Dana Desa yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dimaksud merupakan bagian dari anggaran Transfer ke Daerah dan Desa. Dalam hal terdapat perubahan APBN, pagu anggaran Dana Desa yang telah ditetapkan tidak diubah.

Besaran Dana Desa setiap kabupatenkota ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota dimaksud, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya.

Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Bupati/walikota menyampaikan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud kepada Menteri Keuangan dengan tembusan gubernur.

Pengelolaan:

Pengelolaan Dana Desa dalam APBD kabupatenkota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan Dana Desa dalam APB Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengelolaan keuangan Desa.

Mekanisme Penyaluran:

  1. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
    a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluhper seratus);
    b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empatpuluh per seratus); dan
    c. tahap III pada bulan November sebesar 20% (dua puluh per seratus).
  2. Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota. Penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD. Penyaluran Dana Desa dimaksud dilakukan paling lambat pada minggu kedua.
  3. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada nomor 1, disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa. Penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa. Penyaluran Dana Desa dimaksud dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah.

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dengan syarat:

  1. Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa telah disampaikan kepada Menteri Keuangan; dan
  2. APBD kabupatenkota telah ditetapkan.

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa dilakukan setelah APB Desa ditetapkan.

Inilah sekilas tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Penyaluran Dana Desa yang saya pahami berdasarkan referensi peraturan perundang-undangan yang ada. Silahkan baca lebih detil pada referensi berikut.

Referensi:

5 Komentar

  • Mashuri Kurniawan 8 April 2015pada22:20

    thanks atas infonya,
    kalau pada UU no 6 tahun 2014 pasal 72 ayat 4 mengatakan bahwa :Dana Desa adalah paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam Anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
    Pertanyaannya, apa sesungguhnya definisi dana perimbangan?
    Apakah semua transter dari pusat ke daerah masuk kategori dana perimbangan?
    Terima Kasih

    • juwarto 9 April 2015pada00:32

      Dana Perimbangan:
      1. Dana Alokasi Umum
      2. Dana Alokasi Khusus
      3. Dana Bagi Hasil

      Selain dana perimbangan, ada daerah2 tertentu dapat Dana Penyesuaian (Aceh, Papua, dan Papua Barat)

  • piter 6 Juni 2015pada09:27

    bagaimana bapak tatacara membuat laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa in?

  • Gaya Minimalis 22 Mei 2017pada22:23

    baik terimakasih atas postingannya saya setelah membaca daji memahami semua salam sukses

  • panoramawisata.com 22 Mei 2017pada22:25

    Wah terimakasih Atas postingannya salam sukses dan ditunggu materi selanjutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.