Archive for : Oktober, 2014

PBB Dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pengertian

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Kapan berlakunya PBB Pedesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah Kabupaten/Kota?

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan masih dikenakan Pajak Pusat paling lambat sampai dengan 31 Desember 2013 sampai ada ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan yang diberlakukan di daerah masing-masing.

PBB yang dialihkan menjadi Pajak Kabupaten/Kota hanya PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2), sementara PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (P3) masih tetap menjadi Pajak Pusat.

Apakah yang dimaksud dengan Bumi dan Bangunan dalam Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan?

Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Dalam UU PBB dikenakan untuk semua sektor:

  1. Bumi : Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
  2. Bangunan : Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Objek Pajak Apakah Yang Tidak Dikenakan PBB Perdesaan dan Perkotaan?

Objek pajak yang tidak dikenakan PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah objek yang :

  1. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaran pemerintahan;
  2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi, dan lain-lain.
  3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.
  4. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
  5. Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
  6. Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Siapakah yang termasuk Subjek Pajak dan Wajib Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan?

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata :

  • mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau;
  • memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau;
  • memiliki bangunan, dan/atau;
  • menguasai bangunan, dan/atau;
  • memperoleh manfaat atas bangunan.

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Bagaimana cara mendaftarkan Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan?

Pendataan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang telah diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayah kerjanya meliputi objek pajak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.

Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah menerbitkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang). Apabila Wajib Pajak setelah ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah tidak juga menyampaikan SPOP atau berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan Wajib Pajak, maka Kepala Daerah dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Apakah Dasar Pengenaan PBB Perdesaan dan Perkotaan?

Dasar pengenaan PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah “Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)”. NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan osetiap tahun sesuai perkembangan wilayah. Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh Kepala Daerah.

Kapan dan Di Manakah PBB Perdesaan dan Perkotaan Terutang?

PBB Pedesaan dan Perkotaan terutang menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari dan terutang di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak

Berapakah Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan?

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) paling rendah Rp10.000.000,00 untuk setiap Wajib Pajak. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Berapakah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) PBB Perdesaan dan Perkotaan?

PBB Perdesaan dan Perkotaan tidak lagi NJKP, yang dalam UU PBB menerapkan NJKP 20% atau 40% dari NJOP.

Berapakah Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan?

Besarnya tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan paling tinggi sebesar 0,3%, berbeda dengan UU PBB yang menerapkan tarif tunggal sebesar 0,5%.

Bagaimanakah Cara Menghitung PBB Perdesaan dan Perkotaan?

Rumus penghitungan PBB Pedesaan dan Perkotaan : Tarif x (NJOP-NJOPTKP)

Contoh :

Wajib Pajak A mempunyai objek pajak berupa :

  • Tanah seluas 800 m2 dengan harga jual Rp300.000,00/m2
  • Bangunan seluas 400 m2 dengan nilai jual Rp350.000,00/m2
  • Taman seluas 200 m2 dengan nilai jual Rp50.000,00/m2

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

  1. NJOP Bumi : 800 x Rp300.000,00 = Rp 240.000.000,00
  2. NJOP Bangunan
    1. Rumah dan garasi: 400 x Rp350.000,00 = Rp 140.000.000,00
    2. Taman: 200 x Rp50.000,00 = Rp 10.000.000,00
    3. Pagar: (120 x 1,5) x Rp175.000,00 = Rp 31.000.000,00 (+)
    4. Total NJOP Bangunan = Rp 181.500.000,00
  3. NJOPTKP = Rp 10.000.000,00 (-)
  4. Nilai Jual Bangunan Kena Pajak = Rp 171.500.000,00
  5. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp 411.500.000,00
  6. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,2%
  7. PBB terutang : 0,2% x Rp411.500.000,00 = Rp 823.000,00

Rangkuman PBB dalam UU PDRD

Materi UU PBB UU PDRD
Subjek Orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasa dan/atau memanfaatkan atas bangunan Tidak ada perubahan
Tarif Tunggal 0,5% Paling tinggi 0,3%
NJKP 20% s.d. 100% (PP 25 Tahun 2002 ditetapkan sebesar 20% atau 40%) Tidak ada
NJOPTKP Paling tinggi Rp12.000.000 per Wajib Pajak Paling rendah Rp10.000.000 per Wajib Pajak
PBB Terutang 0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP) atau 0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP) 0,3% (maksimal) x (NJOP-NJOPTKP)

Sumber :  DJP

Review Ponsel Tanpa Kamera

Saat ini sungguh aneh melihat orang menggunakan ponsel hanya untuk sms dan telepon doank. Pada era sosial media yang berkembang pesat sekarang ini hampir semua orang menggunak fitur pintar pada ponsel. Facebook, twitter, linkedin, google+, whatapps, path, bbm, dan aneka ragam aplikasi sosial media hingga aplikasi foto dan video media untuk narsis menjadi menu telepon pintar yang diakses setiap hari.

Tetapi ternyata kadang kala kita berada pada situasi yang sebaliknya, tidak perlu kamera, tidak perlu video, dan tidak perlu fitur sosial media, namun yang dibutuhkan hanyalah sekedar telepon dan sms saja.

Berikut daftar beberapa merek dan tipe ponsel yang hanya mempunyai fitur telepon dan sms (beberapa ada tambahan fitur radio):

  1. Samsung E1232B (Rilis Oktober 2011, Memory MicroSD up to 4 GB, 3.5mm Jack, Data via Bluetooth v2.1 A2DP, MP3 ringtones, Stereo FM radio, Display 128×160 px 1.8 inches, Phonebook 500 or 1000 entries, Li-Ion 1000 mAh battery, Up to 580 h Stand-by, Berat 0.87kg, Dual SIM mini, Network GSM 900/1800 SIM 1 dan SIM 2).
  2. Samsung E1207T (Rilis Maret 2013, No Memory, No 3.5mm Jack, Data via USB, MP3 ringtones, Stereo FM radio, Display 108×45.5 px 13.5 mm, Phonebook yes, Li-Ion 800mAh battery, Up to 430 h Stand-by, Berat 0.92 kg, Dual SIM mini, Network GSM 900/1800 SIM 1 dan SIM 2).
  3. Nokia C1-00 (Rilis September 2010, No Memory, 3.5mm Jack, No Data connections, MP3 ringtones, FM radio, Display 128×160 px 1.8 inches, Phonebook 500 entries, Li-Ion 1020 mAh battery, Up to 1152h Stand-by, Berat 1.13kg, Dual SIM mini – No Dual stand-by, Network GSM 900/1800 SIM 1 dan SIM 2).
  4. Samsung E1282T (Rilis Maret 2013, Memory MicroSD up to 4 GB, 3.5mm Jack, Data via Bluetooth v2.0, MP3 ringtones, FM radio, Display 128×160 px 1.8 inches, Phonebook 1000 entries, Li-Ion 1000 mAh battery, Up to 660 h Stand-by, Berat 0.93kg, Dual SIM mini Dual stand-by, Network GSM 900/1800 SIM 1 dan SIM 2).
  5. Nokia 101 (Rilis Oktober 2011, Memory MicroSD up to 16 GB, 3.5mm Jack, No Data connections, MP3 ringtones, Stereo FM radio, Display 128×160 px 1.8 inches, Phonebook 500 entries, Li-Ion 1020 mAh battery, Up to 768 h Stand-by, Berat 1.28kg, Dual SIM mini Dual stand-by, Network GSM 900/1800 SIM 1 dan SIM 2).
  6. Samsung E1272 (Rilis Q4 2013, No Memory card slot, 3.5mm Jack, GPRS Data connections, MP3 ringtones, FM radio, Display 128×160 px 1.8 inches, Phonebook, Li-Ion 800 mAh battery, Up to 610 h Stand-by, Berat 0.829kg, Dual SIM mini Dual stand-by, Network GSM 900/1800 SIM 1 dan SIM 2).
  7. Nokia 107 (Rilis Agustus 2013, Memory card slot up to 16GB, 3.5mm Jack, No Data connections, USB charging only, MP3 player, Polyphonic ringtones, FM radio, Display 128×160 px 1.8 inches, Phonebook 500 contacts, Li-Ion 1020 mAh battery, Up to 576 h Stand-by, Berat 0.758kg, Dual SIM mini Dual stand-by, Network GSM 900/1800 SIM 1 dan SIM 2).(

Semoga bermanfaat.

Project Management Software Berbasis Web Yang Opensource

Ada banyak software project managment baik yang berbayar dan proprietary maupun yang opensource dan tidak perlu bayar (dengan beberapa pengecualian tergantung jenis lisensinya). Berikut adalah beberapa diantaranya yang menurut saya cukup bagus (berdasarkan referensi dari nixCraft), meskipun saya sendiri belum coba semuanya 🙂

1. Codendi

Codendi adalah sebuah platform pengembangan kolaboratif open-source yang ditawarkan oleh Xerox. Dari hanya satu antarmuka, ia mengumpulkan, semua yang peralatan yang diperlukan oleh tim pengembangan perangkat lunak: manajemen dan versioning kode, bugs, requirements, dokumen, laporan, pengujian, dan lain-lain. Ia digunakan terutama untuk mengelola proses proyek perangkat lunak. Download Codendi

2. Redmine

Redmine adalah sebuah aplikasi web manajemen proyek yang fleksibel. Ditulis menggunakan framework Ruby on Rails, ia merupakan aplikasi yang lintas-platform dan lintas-database. Sudah termasuk di dalamnya kalender dan gantt chart untuk membantu representasi visual dari proyek dan tenggat waktu. Download redmine

3. ProjectPier

ProjectPier is a Free, Open-Source, self-hosted PHP application for managing tasks, projects and teams through an intuitive web interface. ProjectPier will help your organization communicate, collaborate and get things done Its function is similar to commercial groupware/project management products, but allows the freedom and scalability of self-hosting. Download ProjectPier

4. Trac

Trac is an open source, web-based project management and bug-tracking tool. Trac allows hyperlinking information between a computer bug database, revision control and wiki content. It also serves as a web interface to a version control system like Subversion, Git, Mercurial, Bazaar and Darcs. Download Trac

5. Project HQ

Project HQ is a collaborative open source project management tool, similar to Basecamp and activeCollab. Project HQ is built on open source technologies like Python, Pylons and SQLAlchemy and is fully database independent. Project HQ uses a structured workflow to assist you in managing your projects. Download Project HQ

6. Collabtive

Collabtive is a web-based project management software that is being published as Open Source software. The project was started in November 2007. It strives to provide an Open Source alternative to proprietary tools like Basecamp or ActiveCollab. Download Collabtive

7. eGroupWare

eGroupWare is a free open source groupware software intended for businesses from small to enterprises. Its primary functions allow users to manage contacts, appointments, projects and to-do lists. It is used either via its native web-interface, making access platform-independent, or by using different supported groupware clients, such as Kontact, Novell Evolution, or Microsoft Outlook. It can also be used by mobile phone or PDA via SyncML. Download eGroupWare

8. KForge

KForge is an open-source (GPL) system for managing software and knowledge projects. It re-uses existing best-of-breed tools such as a versioned storage (subversion), a tracker (trac), and wiki (trac or moinmoin), integrating them with the system’s own facilities (projects, users, permissions etc). KForge also provides a complete web interface for project administration as well a fully-developed plugin system so that new services and features can be easily added. Download KForge

9. OpenGoo

It is a complete online solution focused on improving productivity, collaboration, communication and management of your teams. OpenGoo main features include document management, contact management, e-mail, project management, and time management. Text documents and presentations can be created and edited online. Files can be uploaded, organized and shared, independent of file formats. Download OpenGoo

10. ClockingIT

ClockingIT is a free Project Management solution, which helps your team stay focused and on top of things. Download ClockingIT

Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2015

Pagi ini jalan-jalan ke webiste Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menemukan info menarik ini.

Pada website resmi pemerintah tersebut telah dipublish informasi mengenai Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

  1. Rincian Dana Alokasi Umum menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota
  2. Rincian Dana Alokasi Khusus menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota
  3. Rincian Dana Alokasi Khusus Tambahan menurut Kabupaten/Kota
  4. Rincian Tunjangan Profesi Guru PNSD menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota
  5. Rincian Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota
  6. Rincian Bantuan Operasional Sekolah menurut Provinsi
  7. Rincian Dana Insentif Daerah menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota
  8. Rincian Dana Desa menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota

Silahkan download data detilnya (dalam format PDF) di website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI di sini.

Sepertinya Pemerintah sudah semakin terbuka. Semoga tambah maju Indonesia!