Archive for : November, 2012

Pro dan Kontra Pembubaran BP Migas

Mahkamah Konstitusi, Selasa (13/11/2012), memutuskan bahwa Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau BP Migas bertentangan dengan UUD 1945, alias inskonstitusional. Keputusan tersebut berdampak pada pembubaran badan tersebut saat Mahkamah Konstitusi memutuskan uji materi UU Migas.

MK menyatakan frasa “dengan Badan Pelaksana” dalam Pasal 11 Ayat (1), frasa “melalui Badan Pelaksana” dalam Pasal 20 Ayat (3), frasa “berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 21 Ayat (1), frasa “Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 49 UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

“Seluruh hal yang berkait dengan Badan Pelaksana dalam Penjelasan UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Majelis Hakim MK Mahfud MD.

MK juga menyatakan Pasal 1 angka 23, Pasal 4 Ayat (3), Pasal 41 Ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 Ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pengujian UU Migas ini diajukan 30 tokoh dan 12 ormas, di antaranya PP Muhammadiyah yang diwakili Din Syamsuddin, Lajnah Siyasiyah Hizbut Tahrir Indonesia, PP Persatuan Umat Islam, PP Syarikat Islam Indonesia, PP Al-Irsyad Al-Islamiyah, PP Persaudaraan Muslim Indonesia, Solidaritas Juru Parkir Pedagang Kaki Lima Pengusaha dan Karyawan (Sojupek), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Selain itu, ada pula Hasyim Muzadi, Komaruddin Hidayat, Marwan Batubara, Fahmi Idris, Salahuddin Wahid, Laode Ida, Hendri Yosodiningrat, dan AM Fatwa. Mereka menilai UU Migas membuka liberalisasi pengelolaan migas karena sangat dipengaruhi pihak asing.

Pendapat Hikmahanto (Pakar Hukum)

Hikmahanto Juwana, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan keberadaan BP Migas tidak konstitusional.

Seperti dikutip dari pernyataan resminya hari ini, Hikmahanto mengatakan ada 3 alasan mengapa putusan tersebut disayangkan.

“Putusan ini tentu harus dihormati namun patut disayangkan. Ada 3 alasan mengapa disayangkan,” ujarnya seperti dikutip hari ini, Kamis (14/11/2012).

Pertama, menurutnya MK bisa diibaratkan telah membakar lumbung tapi bukan tikus, ketika menganggap BP Migas inefisien dan membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan.

Seperti diketahui, menurut MK, BP Migas sangat berpotensi menjadi tempat terjadinya inefisiensi dan diduga dalam praktiknya, telah membuka peluang untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

“Atas dasar tersebut MK memutuskan BP Migas tidak konstitusional, bertentangan dengan tujuan negara tentang pengelolaan sumber daya alam dalam pengorganisasian pemerintah,” jelasnya.

Kedua, menurut Hikmahanto, sangat aneh bila ukuran inefisiensi dan potensi penyalahgunaan suatu lembaga dianggap sebagai tidak konstitusional. Menurutnya, di Indonesia saat ini banyak lembaga yang tidak efisien.

“Apakah berdasarkan inefisiensi dan potensi penyalahgunaan kekuasaan tersebut lembaga yang ada serta merta dianggap tidak konstitusional? Bukankah konstitusional tidaknya suatu lembaga harus dirujuk pada pasal dalam UUD?,” ujarnya.

Ketiga, putusan MK ini patut disayangkan karena MK menganggap BP Migas sebagai suatu lembaga yang benar-benar terpisah dari negara. Seolah-olah BP Migas mendapat ‘outsource’ dari negara untuk menjalankan kewenangannya.

MK berpendapat untuk menghindari hubungan yang demikian (hubungan antara BP Migas dengan negara), negara dapat membentuk atau menunjuk BUMN yang diberikan konsesi untuk mengelola migas di wilayah hukum pertambangan Indonesia sehingga BUMN tersebut yang melakukan kontrak kerja sama dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

“Sehingga, hubungannya tidak lagi antara negara dengan Badan Usaha atau BUT tetapi antara Badan Usaha dengan BU atau BUT. Kalau memang demikian, maka BUMN yang ditunjuk akan mempunyai fungsi yang sama dengan BP Migas. Kondisi ini mengembalikan posisi masa lalu di mana Pertamina bertindak sebagai regulator,” ujarnya.

Wakili Negara untuk KKS

Padahal berdasarkan UU Migas saat ini, lanjutnya, fungsi regulasi dan kewenangan untuk memberi Wilayah Kerja berada di Ditjen Migas. Sementara, BP Migas hanya berperan sebagai pihak yang mewakili negara ketika mengadakan Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan Badan Usaha dan Badan Usaha Tetap.

“Penunjukan BUMN akan tetap ‘merendahkan’ posisi negara karena konstelasinya tidak berbeda dengan BP Migas,” jelasnya.

Selainitu, kerepotan lain dengan penunjukan BUMN sebagai regulator adalah pada saat mereka berperan sebagai regulator, maka mereka juga mencari keuntungan bila dalam bentuk perseroan terbatas, atau berhak mendapatkan subsidi bila dalam bentuk perusahaan umum (perum).

Padahal, Pertamina sebelum berlakunya UU Migas bukanlah BUMN yang diatur dalam UU BUMN melainkan sebuah lembaga yang berdiri berdasarkan UU yaitu UU No.8 Tahun 1971.

“Putusan MK ini tidak akan mengeluarkan Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam yang efisien dan untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tutup Hikmahanto.

Pendapat Kurtubi (Pakar Perminyakan)

Ketua Center for Petroleum and Energy Economics Studies (CPEES), Dr. Kurtubi, menyarankan agar fungsi BP Migas segera dialihkan ke dalam BUMN.

“Tugas kewajiban BP Migas yang dialihkan kepada Kementrian ESDM bersifat sementara. Hal tersebut harus disempurnakan dan akan lebih baik jika fungsi BP Migas dialihkan segera kepada BUMN,” ujar Kurtubi dihubungi Republika Kamis (15/11/2012).

Kurtubi mengungkapkan alasan mengapa fungsi BP Migas dialihkan kepada BUMN. Menurutnya agar pengelolaan migas yang dimiliki negara dapat dijual sendiri tidak melalui pihak ketiga, kedua agar control cost recovery lebih efektif karena pengelolaan migas dilakukan sendiri, ketiga agar kedaulatan pemerintah tidak hilang karena pemerintah tidak diwakilkan dengan lembaga lain seperti BP Migas. “Yang terakhir adalah agar sistem pengelolaan migas menjadi lebih simpel, efisien, dan tidak birokratik,” kata Kurtubi.

Menurut Kurtubi dengan dialihkannya fungsi BP Migas ke dalam BUMN negara tidak dirugikan secara finansial dan kedaulatan pemerintah tidak terganggu. “Untuk menghindari kerugian tersebut, maka yang berkontrak harus melalui BUMN yang asetnya terpisah dari pemerintah berdasarkan undang-undang dengan kata lain pemerintah berada diatas kontrak. Jika pemerintah berada di atas kontrak maka pemerintah dapat mengeksekusi kebijakan di bidang migas tanpa persetujuan kontraktor yang berkontrak,” kata Kurtubi.

Kurtubi menambahkan agar presiden segera menyempurnakan keputusan mengenai BP Migas. “Solusi yang diambil presiden melalui kepres dengan membentuk unit pelaksana tugas dibawah kementrian ESDM sebagai pengganti fungsi BP Migas sementara ini harus segera disempurnakan ke dalam peraturan baru, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Karena ini sifatnya urgent,” tutur Kurtubi.

Isi keputusan presiden mengenai alih fungsi BP Migas, lanjut Kurtubi, harus berisi tentang kejelasan segala tugas dan kewajiban BP Migas yang diserahkan kepada BUMN. “Supaya dinyatakan bahwa kekayaan migas dikuasai, dimiliki, dan dikelola oleh BUMN sebagai wakil pemerintah dalam kepemilikan dari kekayaan alam migas di Indonesia ,” ujar Kurtubi.

Dengan adanya keputusan presiden tentang hal tersebut, Kurtubi menuturkan, BUMN diperbolehkan untuk berkontrak dengan pihak lain baik dari pihak asing ataupun domestik dimana pemerintah tidak ikut berkontrak tetapi berada di atas kontrak. “Pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan regulator,” tutur Kurtubi.

Pendapat Saya

Secara pribadi saya setuju dengan pembubaran BP Migas. Kebijakan-kebijakan BP Migas selama ini tidak mengarah kepada terwujudnya kemandirian energi (migas) di Indonesia, bahkan sebaliknya seringkali lebih menguntungkan pihak asing. Contoh yang cukup menyita perhatian masyarakat adalah kemenangan ExxonMobil dalam perebutan Blok Cepu serta penjualan LNG murah ke Cina sementara di dalam negeri PLN kekurangan pasokan energi.

Jadi saya setuju BP Migas dibubarkan baik dengan alasan “inkonstitusional” seperti pendapat MK maupun karena alasan “inefisiensi”. Dua jempol untuk MK!

Ubah Mode GUI ke Mode Text di Ubuntu

Secara default boot Ubuntu langsung mode GUI. Untuk mengubah boot ke mode text bisa dilakukan dengan mengedit isi file “/etc/default/grub” yang semula :

GRUB_DEFAULT=0

GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0

GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true

GRUB_TIMEOUT=10

GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=”quiet splash”

GRUB_CMDLINE_LINUX=””

 menjadi :

 GRUB_DEFAULT=0

GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0

GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true

GRUB_TIMEOUT=10

GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=”quiet splash text”

GRUB_CMDLINE_LINUX=””

Jangan lupa jalankan update grub

 # update-grub

Semoga bermanfaat.